HIV(human immunodeficiency virus) Jambi

 SEMINAR HIV AIDS

TEMA : KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS DI PROVINSI JAMBI

Pembicara :

-          anggota kepengurusan dari KPAP (Komisi Penanggulangan Aids Provinsi) Jambi.

-          Anggota kepengurusan JOTHI (jaringan Orang Terinveksi HIV Indonesia)

Kemarin tanggal, 26 juni 2010. Ada acara seminar di STIKBA (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim. Acara nya di adakan pada pagi jam 08.00 – 11.30. Terselenggaranya acara ini berkat kerja sama mereka yang teroraganisir.

Pembahasan pertama di sampaikan oleh bapak Asmawi. Yang di sampaikan di sini yaitu tentang STRATEGI DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS PROVINSI JAMBI.

Nah,... kasus HIV ini di Provinsi Jambi meningkat secara signifikan setiap tahunnya, ini di sebabkan karena letak geografis provinsi Jambi berada di perlintasan Jawa-Sumatera selain itu juga belum tersedianya dokumen hukum pengaturan kebijakan penanggulangan HIV AIDS. Sehingga dengan begitu tujuan Strada(strategi dan rencana aksi daerah) adalah untuk mencegah dan mengurangi resiko penularan, meningkatkan kualitas ODHA, mengurangi dampak sosial ekonomi akibat HIV AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

Hal itu akan di wujudkan dengan cara :

1. melalui kepemimpinan yang tangguh
2. koordinasi penyelenggaraan kemitraan
3. peran aktif kelompok-kelompok masyarakat
4. mobilitas sumber daya
5. di kelola dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu juga melalui :

1. pelayanan VCT (voluntary consulting Test )
2. layanan IMS (Infeksi Menular Seksual )
3. layanan CST
4. layanan PMTCT
5. layanan alat suntik steril
6. outlet kondom
7. layanan PTRM

Itu semua sekarang menjadi tugas KPAP dan kita semua….

Pembicara yang kedua adalah anggota dari koordinator JOTHI provinsi Jambi (Yuli ).

Wah…. Diskriminasi terhadap orang terinfeksi HIV terus terjadi, penolakan bagi orang terinfeksi HIV untuk dapat mengakses layanan umum semakin mengkhawatirkan. Kebijakan anggaran diperlukan untuk memastikan penerapan strategi dan naskah kebijakan lain terkait HIV/AIDS. Sudah seharusnya Kepala Daerah ikut berpartisipasi sesuai Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 mengenai Pembangunan yang Berkeadilan dimana penanggulangan HIV/AIDS, Tuberculosis dan Malaria sesuai tujuan pembangunan millenium (MDGs) harus cepat dicapai.

Kegagalan merespon permasalahan HIV dan AIDS akan membuat hilangnya angkatan kerja produktif, bayi yang terinfeksi HIV, anak terinfeksi HIV yang dikeluarkan dari sekolah hingga kehilangan hak atas pendidikan, pengusiran tempat tinggal, isolasi sosial, serta rangkaian gejolak sosial lain yang akan semakin menimbulkan kerugian sosioekonomi yang lebih besar. Semoga konflik moralitas akibat lambannya respon Kepala Daerah pada hal ini dapat dihindari.

Sekarang Vaksin HIV sudah di temukan tapi belum menghasilkan yang maksimal. Tapi setidaknya sudah bisa di lakukan untuk menghindarkan bayi dari ibu positif HIV.

Pesan dari koordinator : ”jangan diskriminasi penderita HIV, penderita HIV juga manusia yang mempunyai kesamaan HAk”